Indonesia Kekurangan 50 Ribu Kepala Sekolah, Kemendikdasmen Luncurkan Program Kepemimpinan

Gorutnews.com, Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini kekurangan 50.971 kepala sekolah (KS). Untuk mengatasi persoalan tersebut, kementerian meluncurkan Program Kepemimpinan Sekolah yang bertujuan memperkuat peran strategis kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan dalam mendukung mutu pendidikan.

Kondisi kekurangan ini tergolong mendesak. Dari total kebutuhan, sebanyak 10.899 kepala sekolah diperkirakan akan pensiun pada tahun 2025, sementara 40.072 posisi belum terisi. Tiga provinsi dengan kekurangan terbesar tercatat di Jawa Barat (7.490), Jawa Tengah (6.881), dan Jawa Timur (6.513).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa situasi ini menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata. Ia menekankan pentingnya percepatan penugasan kepala sekolah untuk menghindari kekosongan kepemimpinan yang dapat berdampak pada kualitas tata kelola pendidikan.

Menurut Mu’ti, Program Kepemimpinan Sekolah dirancang sebagai langkah strategis untuk membentuk pemimpin yang transformatif dan kolaboratif di tingkat satuan pendidikan. Program ini tidak hanya menyasar calon kepala sekolah, tetapi juga pengawas dan tenaga kependidikan, yang diharapkan mampu mendorong terciptanya proses pembelajaran yang bermutu.

Lebih lanjut, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTKPG), Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa program ini disusun berdasarkan sembilan regulasi nasional, salah satunya Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Hal ini memastikan program berjalan sejalan dengan sistem pendidikan nasional.

Untuk mendukung pelaksanaannya, Kemendikdasmen juga meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (SIMKSPSTK) melalui platform Rumah Pendidikan di Ruang GTK. Aplikasi ini berfungsi sebagai sarana integrasi data, seleksi, pelatihan, dan pemantauan karier secara transparan dan efisien.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, turut menyatakan dukungan atas inisiatif tersebut. Ia menilai bahwa kekuatan kepemimpinan di lingkungan sekolah sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan. Menurutnya, sinergi antara kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan sangat diperlukan agar pembelajaran berjalan secara optimal dan merata di seluruh daerah.